Apa latar belakang belanda dalam tanam paksa tersebut

Latar belakang Sistem Tanam Paksa


Abad ke-19 memiliki arti yang sangat penting dalam dalam sejarah pertumbuhan masyarakat di tanah air Indonesia. Perubahan sosial dan politik, lebih-lebih di Jawa ditandai oleh berbagai peristiwa yang amat bersejarah, baik karena perkembangan internal masyarakat maupun karena upaya merespon berbagai tantangan sebagai bangsa terjajah di segala lapangan pekerjaan. (Suhartono, 1991 : vii) Antara tahun 1816-1830, kebijaksanaan pemerintah Belanda tidak menentu dan terobang-ambing antara dua pilihan : membuka Hindia Belanda untuk perusahaan-perusahaan swasta atau kembali kepada sistem monopoli pemerintah yang sangat pararel dengan sistem yang dianut VOC.(George Mc Turnan Kahin, 1995 : 13) Kegagalan Sistem Sewa Tanah dalam merangsang para petani pedesaan untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang dilakukan selama pemerintahan Komisaris Jenderal Van der Capellen dan Du Bus de Gisignies, telah memberikan alasan bagi penggantinya untuk untuk menetapkan kebijaksanaan baru yang dianggap lebih mampu menjawab tuntutan yang mendesak. Johanes van den Bosch, yang pada tahun 1830 diangkat menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia sebagai pengganti Du Bus de Gisignies, mendapat tugas untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang tidak dapat dicapai oleh pemerintahan sebelumnya. Tugas ini sangat mendesak, karena keadaan keuangan Negeri Belanda pada waktu itu memiliki beban utang yang besar, yang tidak dapat ditanggulangi sendiri, karena itu mencari pemecahannya di daerah jajahannya, yaitu Indonesia. Gagasan pemecahan yang dicetuskan oleh Van den Bosch, ialah pengenalan sistem tanam paksa, yang kemudian terkenal dengan nama Cultuur Stelsel.