Bagaimana agar dana otonomi daerah yidak disalahgunakan

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatus dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Termasuk kekuasaan dalam urusan keuangan daerah otonom, pemerintah pusat sangat terbatas kekuasaanya. Sebagai contoh, investor akan lebih leluasa untuk berkoordinasi dan melakukan negosiasi dengan pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan banyak celah bagi para pejabat nakal untuk melakukan korupsi. Selain banyaknya celah atau kesempatan, hal lain yang membuat para pejabat daerah melakukan korusi adalah kurangnya instrument perundang undangan yang secara tegas menyatakan tindakan seperti apa saja yang termasuk jenis korupsi tingkat daerah. Hal lainnya adalah kurangnya partisipasi public untuk mengontrol, mengawasi da memberikan opini tentang jalannya otonomi daerah. Hendaknya pemerintah membentuk sistem yang melibatkan partisipasi public. Sistem ini bertugas untuk memberikan usulan pada legisltif dan eksekutif tentang hal hal yang sekiranya menjadi prioritas masyarakat.

#maaf kalau salah